YOGYAKARTA, Program MD dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia kembali bekerjasama untuk mengadakan kuliah umum yang bertajuk: ‘Diskusi Perekonomian Indonesia Terkini dan Arah Kebijakan Fiskal Indonesia’. Kuliah umum ini diadakan di Ruang Bakrie, gedung MD FEB UGM pada Jumat 13 April 2018. Kuliah umum dengan tajuk serupa pernah diadakan pada 24 Agustus 2017. Pembicara dalam kuliah umum ini adalah Bhayu Purnomo, MA.,M.Sc., yang merupakan kepala sub bidang lembaga rating di Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF Kemenkeu. Kuliah umum dibuka dengan sambutan dari Prof.Catur Sugiyanto.,M.A.,Ph.D., selaku ketua program studi Ilmu Ekonomi MD FEB UGM.
Kuliah umum diawali dengan penjelasan dari Bapak Bhayu (review) tentang konsep-konsep dasar dalam ilmu ekonomi seperti perbedaan ekonomika makro dan mikro, Produk Domestik Bruto (PDB), dan inflasi. Setelah melakukan review singkat, Bapak Bhayu kemudian mulai masuk ke materi pokok yaitu perkembangan Ekonomi Indonesia terkini. Diskusi dimulai dengan melihat beberapa indikator kesejahteraan Indonesia tahun 2017. Dari sisi indikator kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mencapai angka 5,07, dengan komponen konsumsi masih menjadi komponen paling besar. Angka ini meningkat 0,04% dibanding tahun 2016. Kendati terdapat kenaikan, Bapak Bhayu menekankan bahwa peningkatan dari komponen investasi sangatlah diperlukan, karena jika mengandalkan komponen konsumsi saja, pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat.
Bapak Bhayu kemudian menjelaskan bahwa untuk meningkatkan komponen investasi dari produk Domestik bruto (PDB) bukanlah sesuatu yang mudah. Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk memperbaiki indikator ekonomi yang sudah ada. Menurut Bapak Bhayu, terdapat tiga tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Tantangan yang pertama datang dari aspek infrastruktur. Bapak Bhayu menekankan bahwa infrastruktur yang dimaksud bukan hanya infrakstruktur fisik tetapi juga infrastruktur non-fisik seperti modal manusia. Tantangan kedua adalah terpusatnya kegiatan ekonomi di Jawa, sehingga disparitas ekonomi di Indonesia masih tergolong tinggi. Tantangan ketiga adalah masih rendahnya rasio penerimaan pajak di Indonesia. Penerimaan pajak hanya menyumbang 10,8% dari total PDB.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia terkini untuk menjawab masalah dan tantangan ekonomi di Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia berfokus untuk mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur. Tercatat sampai tahun 2018 ini, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan dana 410,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan baru, jalan tol dan jalur kereta api. Selain infrastruktur, Pemerintah Indonesia juga mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan sebagai komitmen Pemerintah Indonesia dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat. Penjelasan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia ini menjadi akhir dari kuliah umum. Acara kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. (TSP)